DI BAWAH BENDERA ASING : Liberalisasi Industri Migas Di Indonesia

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

LEGISLASI
Kedaulatan Energi Migas, di Mana?

KOMPAS, Sabtu, 12 September 2009 | 04:59 WIB

AMIRUDDIN AL RAHAB

Dalam membicarakan kedaulatan wilayah Indonesia, kerap kita mendengar dari mulut para elite ungkapan yang sangat patriotik, yaitu ”tidak akan membiarkan sejengkal pun wilayah Indonesia direbut oleh pihak asing”. Namun, sikap patriotik itu tidak berjejak sedikit pun ketika kita membicarakan kedaulatan energi, khususnya atas minyak dan gas.

Kedaulatan atas energi minyak dan gas (migas). Itulah yang menjadi titik sorot dalam buku karya M Kholid Syeirazi ini. Sajian data, teori, dan argumentasi dalam buku ini menyingkap hal yang selama ini luput dari perhatian, yaitu terkalahkannya negara oleh kepentingan sekelompok elite yang berakibat hilangnya kedaulatan Indonesia atas kekayaan migas.

Tentu itu ironi karena kedaulatan atas migas hilang ketika Indonesia sangat membutuhkan kekayaan migas sebagai katalisator bagi peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar rakyat. Lebih ironis lagi, kedaulatan Indonesia dalam bidang energi migas itu ditelurkan di dalam ruangan Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa dikatakan, hilangnya kedaulatan Indonesia atas migas terjadi atas restu para anggota Dewan dan pemerintah ketika mereka menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Makna pokoknya adalah proses pembuatan UU No 22/2001 tentang Migas lebih merupakan perwadahan kepentingan perusahaan-perusahaan kilang migas milik asing ketimbang bertujuan menjaga kedaulatan energi migas nasional. Oleh karena itu, UU Migas tahun 2001 lebih merupakan ”negosiasi yang berhenti” antara elite-elite politik Indonesia yang proliberalisasi dan kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa migas dunia. Di belakang perusahaan-perusahaan migas raksasa itu berdiri beberapa negara industri maju yang rakus migas, khususnya Amerika.

Mengapa Amerika ditengarai begitu getol mengusik kedaulatan migas Indonesia? Dalam buku ini dipaparkan, Amerika adalah negara industri yang sangat bergantung pada migas, yang dalam setahun menguras 24,6 persen dari seluruh konsumsi minyak dunia. Padahal, penduduk Amerika hanya 5 persen dari seluruh populasi dunia. Dengan demikian, menguasai minyak Indonesia menjadi penting sebagai alternatif, terlebih saat wilayah pemasok utama minyak Amerika di kawasan Teluk bergejolak (hal 41).

Jantung politik dunia

Liberalisasi sektor migas Indonesia mulai bergerak dengan cara merombak tata kelolanya. Hal ini dikupas dalam Bab 2 yang menyuguhkan paparan mengenai potensi kekayaan migas Indonesia dan pengelolaannya. Pada tahun 2007 cadangan minyak Indonesia diperkirakan sekitar 3.988.74 ribu barrel dengan cadangan potensial 4.414.57 ribu barrel. Total mencapai 8,4 miliar barrel. Sementara cadangan gas alam diperkirakan 106.01 triliun kaki kubik dengan cadangan potensial 58,98 triliun kaki kubik. Dengan persediaan migas sebesar itu, Indonesia bisa menjadi pemasok 0,4 persen minyak dunia dan 1,7 persen kebutuhan gas dunia.

Potensi migas Indonesia yang cukup signifikan itulah yang menjadi incaran Amerika dan negara lainnya ketika pasaran migas dunia melonjak dan kawasan penghasil migas utama dunia bergejolak secara politik. Dalam situasi seperti itu, cadangan migas Indonesia dilihat sebagai sabuk pengaman dari kebutuhan minyak dunia, khususnya Amerika. Dalam konteks ini, migas bukan lagi semata-mata barang ekonomi, melainkan juga jantung politik dunia.

Di kala migas menjadi jantung politik dunia seperti itu, Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan dan membiarkan migasnya menjadi barang yang mudah diambil orang. Kehadiran UU migas ini menyingkirkan kontrol negara terhadap migas dan sekaligus meruntuhkan Pertamina sebagai perusahaan negara, dengan menjadikannya sebuah perusahaan yang sama kelasnya dengan perusahaan migas milik swasta dan asing mana pun (hal 99). Kasarnya, UU Migas tahun 2001 memusuhi keberadaan Pertamina yang selama ini menjadi tangan negara dalam mengontrol migas. Alasan Pertamina tidak efisien dan korup dijadikan pembenarannya.

UU No 22/2001 merombak posisi, status, peran, dan tugas Pertamina. Hal ini dengan sendirinya merombak peran, posisi, dan tugas negara dalam melindungi kedaulatan energi di sektor migas. Sejak tangan negara dienyahkan dari sektor migas ini, kita langsung berhadapan dengan harga migas yang melambung-lambung. Subsidi migas lenyap. Kemudian kesalahan ini ditebus dengan menggelontorkan BLT sebagai bentuk tangan negara budiman kepada khalayak umum.

Perubahan konfigurasi

Tata kelola migas di Indonesia justru muncul dalam konteks relasi dan konfigurasi modal dunia yang telah berubah. Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penggabungan-penggabungan perusahaan raksasa minyak dunia. Pada Bab 3 buku Syeirazi ini kita mendapatkan gambaran bagaimana relasi dan konfigurasi modal dunia menguasai migas di berbagai belahan dunia. Lewat para elite kompradornya di Indonesia, asing mampu memaksa Indonesia menyerahkan kedaulatan migasnya.

Paling tidak, saat ini 85 persen cadangan migas Indonesia dikuasai perusahaan asing, terutama yang tergabung dalam tujuh kartel raksasa minyak dunia, di antaranya Shell, Chevron, ExxonMobil, BP, dan Total. Sementara pemain nasional di samping Pertamina dengan anak-anak perusahaannya yang pantas diperhitungkan hanya Medco Group dan Bakrie Group.

Peran USAID

Bab 4 buku ini mengemukakan proses tarik ulur pembahasan UU Migas di DPR. Draf RUU Migas diinisiasi oleh letter of intent antara Indonesia dan IMF. Liberalisasi sektor migas adalah inti pokok dari nota kesepahaman itu, dengan tujuan menghapus subsidi BBM untuk rakyat dan memuluskan jalan bagi perusahaan MNC memasuki sektor hulu dan hilir dari migas Indonesia. Nada dasarnya adalah memusuhi penyelenggaraan industri migas yang ada di tangan negara.

RUU Migas ini awalnya diajukan ke DPR oleh pemerintah pada Maret tahun 1999 dengan kandungan pokok adalah memecah sektor hulu dengan hilir dan menghilangkan peran utama negara, khususnya Pertamina, dalam sektor migas karena dinilai korup dan inefisien. Sistem kontrak sharing produksi yang dikenal lama di Indonesia dihapus. Draf RUU Migas ini ditolak DPR karena dinilai terlalu liberal dan merugikan negara dalam jangka panjang.

September 2000, ketika Abdurrahman Wahid masih menjabat sebagai Presiden RI, RUU Migas kembali diluncurkan DPR. Seluruh kandungannya tidak jauh berbeda dari draf RUU tahun 1999. Semangat memecah sektor hulu dan hilir dari industri migas menguat dalam RUU tahun 2000 itu. Terjadi perdebatan hangat di DPR.

Seiring dengan masuk dan dibahasnya RUU Migas di DPR, USAID gencar membangun opini dan mendukung konsep RUU dengan mendanai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program liberalisasi sektor migas di Indonesia (hal 165). Peran aktif USAID inilah yang disorot dengan tajam oleh penulis buku ini, perannya sebagai tangan tersembunyi dari agen-agen kapitalis minyak dunia, khususnya Amerika, untuk menjarah potensi migas Indonesia. Untuk membuat opini adanya dukungan terhadap liberalisasi sektor migas dan menyokong pembahasan RUU Migas, USAID menggelontorkan dana kepada LSM dan akademisi di berbagai perguruan tinggi sebesar 850.000 dollar AS. Bahasa halus dari program USAID ini adalah reformasi sektor energi di Indonesia. Seluruh gerakan USAID dalam menyokong RUU Migas itu pada akhirnya membuat Pertamina terkapar dan negara lepas kendali atas kedaulatan migas (hal 167).

Sayangnya, buku yang menarik dan penuh informasi tentang politik di balik industri migas dunia dan Indonesia ini melupakan satu hal dalam pembahasannya, yaitu bagaimana permainan politik dan siapa menekan siapa dalam memuluskan hadirnya UU Migas tahun 2001 itu. Karena absen tentang yang satu ini, Syeirazi jatuh ke dalam simplifikasi dalam menelaah bekerjanya klik politik komprador asing dalam penyusunan undang-undang di Indonesia. Akibatnya, kesan yang timbul dari buku ini adalah menempatkan seakan-akan semua anggota DPR, dan tentu juga pemerintah, semata-mata seperti ”kerbau dicucuk hidungnya” oleh tangan tersembunyi Amerika melalui USAID-nya. Padahal, ada sekelumit perlawanan dari anggota DPR terhadap UU Migas ini, hal itu tampak dari minderheidsnota yang dibuat. Jika ini dipaparkan secara mendalam, akan jauh lebih menarik.

Meskipun demikian, kehadiran buku ini telah menyentak kita bahwa energi migas dalam percaturan politik dunia bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga telah menjadi alat kekuatan politik. Dengan demikian, proses penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia harus selalu diwaspadai sebab berpotensi menjadi celah perampasan oleh asing dan kompradornya. Oleh karena itu, segenap anggota DPR dan pejabat baru wajib membaca buku ini.

Amiruddin Al Rahab Analis Politik dan HAM Elsam, Jakarta


Data buku

• Judul: Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia
• Penulis: M Kholid Syeirazi
• Penerbit: LP3ES, Jakarta
• Cetakan: I, Juli 2009
• Halaman: xxii + 328 halaman

sumber: http://jakarta45.wordpress.com/2009/09/13/sumber-daya-energi-dibawah-bendera-asing/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: